A. PENGANTAR
Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya telah dinantikan. Namun, proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia melainkan sebagai sarana/jembatan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Sebagai negara yang baru merdeka pemerintah NKRI telah dihadapan pada sejumlah persoalan ekonomi, politik dan lainnya.
Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itudiperparahdenganKondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.
Artikel ini secara khusus akan membahas berbagai permasalahan ekonomi Indonesia awal kemerdekaan beserta kebijakan pemerintah pada awal kemerdekaan sampai tahun 1950. Di simak dengan baik ya...
B. TUJUAN
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan akan dapat mengemukakan keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950,menjelaskan alasan belanda melakukan blokade terhadap Indonesia dan menyimpulkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950.
KEADAAN EKONOMI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA
A. Keadaan Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan
Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangat buruk,bahkan bisa dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk,dan ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut. Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu akibat kenaikan harga. Para pegawai yang digaji dan para buruh upahan sangat terpengaruh, sedangkan para tuan tanah, para pejabat desa yang diberi tanah sebagai pengganti gaji, dan para petani produsen beras relatif diuntungkan. Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang.
Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Adapun penyebab dari keadaan ekonomi yang a
a) Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Gambar : 3 mata uang yang beredar di Indonesia awal kemerdekaan
b) Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang
c) Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
d) Kas negara kosong. Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.
B. Blokade Belanda Terhadap RI
Pada akhir pendudukan jepang dan masa awal Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Hiper inflasi menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Peredaran mata uang jepang di masyarakat diperkirakan sejumlah 4 milyar. Sampai pada bulan agustus 1945 mata uang jepang yang beredar di jawa saja, berjumlah 1,6 milyar. Jumlah ini kemudian bertambah ketika pasukan serikat berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Yang dinyatakan berlaku adalah tiga macam mata uang yaitu mata uang de Javanese Bank, mata uang Pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
Sebagai akibat dari adanya inflasi, yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Selain itu adanya blokade Belanda yang menutup pintu keluar masuk perdagangan RI yang mengakibatkan barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor.
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar masuk perdagangan Indonesia terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:
· Barang-barang ekspor Indonesia terlambat terkirim.
· Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
· Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
· Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.
Adapun alasan Belanda melakukan blokade adalah :
1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik Asing lainnya.
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.
Akibat dari adanya blokade tersebut diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Juga adanya inflasi yang tak terkendalikan diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik. Dan memang perbendaharaan kosong, sedangkan pengeluarannya semakin bertambah besar. Pihak Belanda memperhitungkan bahwa RI secara ekonomi akan segera ambruk.
C. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menembus blokade ekonomi :
Usaha-usaha untuk menembus blokade ekonomi musuh dengan tujuan untuk mematahkan isolasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah dengan pelbagai cara. Diantaranya :
1. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, bahwa bangsa itu sedang ditimpa kelaparan. Harga beras yang ditawarkan kepada India oleh Indonesia adalah penawaran pihak-pihak lain. Bgi RI yang terpenting bukanlah harga, akan tetapi aspek politik yang berhubungan dengan pelasanaan Persetujuan Linggarjati. Perhitungan pemerintah ini terbukti tepat, karena India adalah negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan diplomatik di forum internasional dalam rangka solidaritas bangsa-bangsa Asia.
2. Melakukan pinjaman nasional dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP KNIP) oleh menteri keuangan Ir. Surachman.
3. Usaha lainnya dari pemerintah adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Usaha ini dirintis oleh BTC (banking and trading Corporation). Suatu badan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika Serikat bersedia untuk membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti gula, karet, teh dan lainnya.
4. Awal tahun 1947 pemerintah RI membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama indonesia office (indoff). Merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia adalah pengendali usaha penembus blokade dan usaha perdagangan barter. Badan perwakilan ini dipimpin oleh Mr. Oetojo Ramelan dan dibantu oleh beberapa orang stafnya, Soerjono Daroesman, Mr. Zairin Zain, Thaharudin Ahmad, Dr. Soeroso, dan Tamtomo. Badan inilah yang bertindak sebagai perantara dengan para pedagang singapura dan juga mengusahakan kapal-kapal yang diperlukan.
5. Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Konferensi ini dipimpin oleh Ir. Darmawan Mangunkusumo, Menteri Kemakmuran.
6. Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
7. Sejumlah satuan angkatan perang dan laskar yang menjadi beban pembiayaan pemerintah, dikurangi secara drastis. Tenaga-tenaga bekas angkatan perang dan laskar-laskar akan disalurkan kepada bidang yang produktif dan diurus oleh Kementrian Pembangunan dan Pemuda.
8. Dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Plan Kasimo yang isinya antara lain, menanami tanah-tanah yang kososng di Sumatera Timur seluas 281.277 ha, di jawa diadakan intensifikasi dengan menanam bibit padi unggul, hewan yang memiliki peranan penting dalam produksi pangan dipelihara sebaiknya-baiknya, dalam arti pencegahan penyembelihan dan penggunaan yang kurang perlu, di setiap desa dibentuk kebun bibit guna memberikan bibit yang baik bagi rakyat, dan pelaksanaan transmigrasi.
Untuk lebih memahami bagaimana kondisi ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan, saksikanlah video berikut!
DAFTAR PUSTAKA
Djoened,Marwati, dkk. 1993. Sejarah Nasional Indonesia jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka
Ricklefs,M. C.. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar